Petani dan Kutukan Kemiskinan

BERBICARA tentang petani dan pertanian Bojonegoro tampaknya tidak bisa dilepaskan dari peta kemiskinan yang nyaris sudah mendarah daging. Ibaratnya, antara petani dan kemiskinan seperti sudah menjadi kutukan yang sulit untuk dilepas dari takdirnya. Pada masa lalu, petani dan kutukan kemiskinan terletak pada keterbatasan sumber daya alam dan sumber daya manusia (SDM) petani kala itu untuk mengelolanya, sehingga petani selalu terjebak dalam kubangan kemiskinan. Di masa kini, lingkaran kemiskinan tersebut melilit pada ketiadaan, atau setidaknya minimnya akses petani untuk terbebas dari peta kemiskinan melalui serangkaian kebijakan yang pro-poor.
Ihwal kutukan kemiskinan petani di Bojonegoro ini jauh-jauh hari sudah diungkapkan C.L.M. Penders, ilmuwan Department of History University of Queensland, Australia. Dalam penelitian panjangnya yang dituangkan dalam bukunya yang berjudul Bojonegoro 1900-1942: Kisah Kemiskinan Endemik di Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur (diterjemahkan dari judul asli Bojonegoro 1900-1942: A Story of Endemic Poverty in North-East Java-Indonesia), Penders menjelaskan fakta kemiskinan itu sudah melilit petani Bojonegoro sejak masa lampau.
Menurut Penders (1984:8), dalam literatur kolonial Belanda, daerah Bojonegoro selalu digambarkan sebagai salah satu daerah termiskin dan paling terbelakang di Pulau Jawa. Tanahnya kebanyakan tandus dan hampir tidak ada irigasi atau pekerjaan mitigasi banjir. Di luar lembah-lembah sungai yang subur di distrik Pelem dan Baureno, lahan pertanian Bojonegoro berkualitas buruk dan terdiri atas tanah liat dengan kandungan kapur yang tinggi dan kurang fosfat.
Hujan deras menyebabkan tanah di kawasan ini tergenang, sehingga kekurangan udara dan mengakibatkan pembusukan akar batang padi. Selama musim kemarau tanahnya selalu mengering dan menimbulkan rekahan besar, kadang hingga sedalam 5 meter. Tetapi daerah yang subur di dekat bengawan Solo juga sering menjadi sia-sia terkena banjir selama musim hujan.
Ketergantungan yang hampir mutlak pada kerasnya cuaca ini membuat pertanian di Bojonegoro sebagai sebuah bisnis penuh risiko. Gagal panen dan kelangkaan pangan merupakan hal yang umum terjadi di Bojonegoro. Untuk mengurangi kemungkinan kelaparan yang disebabkan gagal panen, petani di wilayah Bojonegoro sejak dahulu kala (sampai kini) menanam palawija di lahan kering (tegalan) mereka. Mereka menanam tanaman pokok seperti jagung, dan juga tembakau yang dijual di pasar domestik Jawa.

Tergerusnya Lahan Pertanian
Dalam kondisi kekinian, bahkan jauh setelah negeri ini merdeka, proteksi dalam bentuk kebijakan yang membela kepentingan petani masih jauh panggang dari api. Alih-alih bisa memproteksi, fakta yang terjadi lambat laun luas areal pertanian (sawah maupun tegalan) yang sebenarnya merupakan basis mutlak dan fundamental untuk terciptanya ketahanan pangan daerah maupun nasional, terus menyusut, tergerus dari tahun ke tahun.
Berdasarkan data Bojonegoro dalam Angka yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS) Bojonegoro, pada tahun 1996 luas tanah sawah di Bojonegoro mencapai 76 ribu hektare lebih. Sebagian besar dari lahan tersebut, yakni 61,35 persen, adalah sawah tadah hujan yang hanya dapat ditanami padi lebih dari satu kali dalam setahun. Ini berarti kebijakan untuk mendorong agar pemerintah daerah mampu `menaklukkan` alam yang gersang menjadi kekuatan yang mampu menjadi penopang ketahanan pangan masih belum maksimal dijalankan, untuk tidak mengatakan tidak ada sama sekali.
Bahkan, kecenderungan tergerusnya lahan pertanian dari tahun ke tahun semakin tampak di depan mata. Berdasarkan hasil pendataan BPS Bojonegoro yang dituangkan dalam buku Bojonegoro dalam Angka 2004, dibandingkan pada tahun 1996 dengan 2004, luas tanah sawah di Bojonegoro mengalami penyusutan yang cukup signifikan. Pada 1996, luas tanah sawah di Bojonegoro masih mencapai 76 ribu hektare lebih.
Namun, pada 2004 luas tanah sawah di Bojonegoro menjadi 71,44 ribu hektare atau berkurang hingga 5.000 hektare (sekitar 7 persen) daripada delapan tahun sebelumnya. Dari jumlah itu, hanya 20 persennya sawah dengan pengairan teknis, 8,4 persen sawah setengah teknis, dan sisanya tadah hujan. Tergerusnya lahan sebagian besar karena terkonversi menjadi lahan untuk permukiman, dan pertambangan minyak bumi dan gas (migas).
Jumlah lahan untuk pertanian pada 2004 tersebut terus mengalami penyusutan. Sebab, sejak 2004 hingga kini, sebagian lahan pertanian yang berada di kawasan migas, baik di wilayah Kecamatan Ngasem dan Kalitidu yang masuk Blok Cepu, maupun di wilayah Kecamatan Kapas dan Kota Bojonegoro yang masuk lapangan Sukowati, juga dikonversi menjadi lahan untuk kepentingan industri.
Khusus hingga pertengahan 2011 ini saja lahan pertanian di empat kecamatan tersebut (Ngasem, Kalitidu, Kapas, dan Kota Bojonegoro) yang terkonversi menjadi lahan industri berkurang hingga sekitar 700 hektare. Tidak menutup kemungkinan luas lahan pertanian yang terkonversi tersebut akan semakin meluas, karena pada 2013 Blok Cepu ditargetkan akan mencapai puncak produksi minyak, sehingga membutuhkan lebih banyak lagi lahan yang akan dipergunakan untuk berbagai fasilitas serta sarana dan prasarana yang mampu menunjang masifitas maupun mobilitas produksi migas Blok Cepu.

Regulasi yang Memihak
Mengacu fakta-fakta di atas, di luar untuk kepentingan nasional, dapat dianalisis bahwa salah satu penyebab semakin meluasnya tanah yang dikonversi menjadi lahan industri karena lemahnya proteksi pemerintah dalam mempertahankan sumber produksi untuk ketahanan pangan. Sehingga tidak heran kalau kemudian berita mengenai gagal panen (puso), serangan hama, hingga ancaman krisis pangan menjadi berita-berita utama atau headlines di media massa.
Padahal, dalam penjelasan pasal 14 UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria disebutkan, untuk mencapai apa yang menjadi cita-cita bangsa dan negara dalam bidang agraria, perlu adanya suatu rencana (planning) mengenai peruntukan, penggunaan dan persediaan bumi, air dan ruang angkasa untuk pelbagai kepentingan hidup rakyat dan negara, yang termasuk dalam hal ini adalah ketersediaan dan ketahanan pangan.
Planning itu mencakup rencana umum (national planning) yang meliputi seluruh wilayah Indonesia, yang kemudian diperinci menjadi rencana khusus (regional planning) dari tiap-tiap daerah. Dengan adanya planning itu, maka penggunaan tanah dapat dilakukan secara terpimpin dan teratur hingga dapat membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi negara dan rakyat, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 33 UUD 1945.
Sejauh ini, regional planning pemerintah daerah untuk menciptakan stabilitas ketahanan pangan dalam bentuk regulasi masih belum terlalu tampak. Faktanya, kesan yang muncul pemerintah daerah sedemikian mudah memberikan izin kepada pihak-pihak yang ingin mengkonversi lahan pertaniannya menjadi lahan industri, tanpa mempertimbangkan akan dampaknya pada stabilitas ketahanan pangan daerah dan nasional.
Bisa jadi, kita perlu merenungkan sinyalemen Penders (1984:16) bahwa pada tahun 1900, rakyat Bojonegoro mungkin lebih sengsara daripada era tanam paksa selama tahun 1840 an. Karena, perusahaan swasta telah gagal memutus lingkaran setan penderitaan ekonomi di Bojonegoro. Pasca itu, giliran pemerintahan kolonial berpartisipasi aktif dalam urusan ekonomi dan sosial di daerah ini melalui implementasi kebijakan yang disebut politik etik (ethische politiek) yang sangat dipengaruhi pemikiran sosialis sekuler dan religius yang menguasai panggung politik belanda waktu itu. Akankah kini giliran petani Bojonegoro mengalami neo-kutukan kemiskinan melalui perusahaan-perusahaan swasta yang akan dan sedang memproduksi migas? (*)

Ujung Blok Lingkar, 15 Agustus 2011

*) Tayang di Tabloid blokBojonegoro Halaman 18, Edisi: September.2011

Menakar Efektivitas Program Kemiskinan

Dampak krisis ekonomi tahun 1998 di Indonesia telah meningkatkan jumlah angka kemiskinan. Hal ini ditandai dengan kenaikan harga barang kebutuhan pokok, angka pengangguran yang tinggi hingga menurun dan merosotnya usaha produktif.
Yang dimaksud dengan penduduk miskin adalah penduduk yang mengonsumsi makanan kurang dari 2.100 kilogram kalori per orang per hari. Garis kemiskinan penduduk di Jatim sebesar Rp 166.697 per kapita per bulan. Jika diasumsikan belanja per hari, berarti batas garis kemiskinan di Jawa Timur (tingkat belanja, baik makanan maupun non makanan) adalah Rp 5.556 per orang.
Data BPS PKIB 2005 menunjukkan, jumlah penduduk miskin di Jawa Timur pada tahun 2004 tercatat 6.979.563 jiwa atau 19,10 persen dari total penduduk provinsi ini. Jumlah penduduk miskin ini meningkat menjadi 8.390.996 jiwa pada 2005, atau 22,51 persen dari total penduduk Jawa Timur.
Dan dari sekitar 8.400 desa/kelurahan di Jawa Timur, 1.801 di antaranya adalah desa yang masuk kategori miskin/merah (28 persen-45 persen di antaranya adalah rumah tangga miskin/RTM), 123 kecamatan merah, dan delapan kabupaten merah. Delapan
kabupaten merah itu adalah Bondowoso, Sampang, Situbondo, Ponorogo, Pacitan, Probolinggo, Nganjuk, dan Bojonegoro.
Sejauh ini, upaya penanggulangan kemiskinan telah dilakukan oleh pemerintah pusat dan Pemprov Jawa Timur, dalam hal ini adalah Program Keluarga Harapan (PKH), yang pada tahun 2010 ini dicairkan lagi anggarannya. Namun, pertanyaannya adalah sejauhmana efektivitas program yang menelan dana ratusan miliar rupiah tersebut dijalankan?

Belum Maksimal
Arah PKH adalah untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi rumah tangga sangat miskin (RTSM), meningkatkan taraf pendidikan anak-anak, meningkatkan status gizi ibu hamil, ibu nifas dan anak di bawah enam tahun. Juga, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan serta pendidikan bagi RTSM. Koordinasi program ini dilaksanakan oleh Badan KB-Kesos.
Namun, fakta di lapangan menunjukkan hal yang jauh dari kata ideal dari pencapaian program yang dimaksud. Ada beberapa kelemahan, sehingga PKH, yang merupakan salah satu program kompensasi pengurangan subsidi harga BBM (bahan bakar minyak), kurang berjalan maksimal.
Pertama, pemahaman terhadap PKH oleh semua pihak, baik yang terkait langsung maupun tidak, tak sama. Sejauh ini dari tiga sasaran sosialisasi, yakni penerima PKH, kelompok pendukung program, dan masyarakat umum, belum tersentuh. Dari ketiga sasaran sosialisasi itu, yang berjalan hanya sosialisasi bagi penerima PKH. Ini pun karena sosialisasi langsung dilakukan oleh pendamping program.
Kedua, lemahnya basis data penerima. PKH adalah program yang didesain oleh pemerintah pusat yang dikoordinasi melalui Departeman Sosial. Tak heran jika basis data yang digunakan adalah data RTSM yang dimiliki Kementerian Sosial. Namun, dalam praktiknya penentuan sasaran penerima PKH tidak tepat sasaran. Sebab, basis data yang digunakan adalah data penduduk miskin tahun 2005. Sementara, PKH baru diluncurkan pada tahun 2007. Dalam kurun waktu dua tahun itu, tentu ada perubahan kondisi RTSM. Bisa jadi, RTSM yang pada tahun 2005 miskin, dua tahun kemudian menjadi kaya, sehingga tidak masuk dalam kategori miskin, begitu juga sebaliknya.
Ketiga, besaran dana yang diterima RTSM. Di sejumlah daerah, besaran nominal uang yang diterima RTSM tidak sesuai dari yang seharusnya diterima, Rp 2,2 juta per tahun. Ada banyak RTSM yang nominalnya kurang, ada pula nominalnya melebihi dari apa yang seharusnya didapat.
Keempat, penggunaan dana di bidang pendidikan. Di Bojonegoro, untuk PKH tahun 2007 sebanyak 50 persen dari jumlah RTSM yang ada belum menggunakan dana itu untuk biaya pendidikan anaknya, tetapi juga untuk biaya hidup sehari-hari serta kepentingan konsumtif orang tua. Misalnya, beli perhiasan, kambing, perabotan rumah dan lainya. Meskipun, alasan untuk itu adalah agar uang yang diterima utuh dan bisa dijual sewaktu-waktu bila si anak membutuhkan.
Selain beberapa problem di atas, faktor lain yang menghambat berjalan maksimalnya PKH adalah aspek koordinasi. Baik koordinasi internal pendamping se-kecamatan, maupun dengan pihak-pihak terkait, seperti Bappeda, Dinas Kesehatan, BPS, Dinas Pendidikan, Kantor Pos, Badan KB dan Kessos, maupun UPPKH kecamatan.

Yang Perlu Dilakukan
Untuk itu, beberapa hal perlu dilakukan agar realisasi PKH tahun ini dan program pengentasan kemiskinan yang lainnya, dapat berjalan sesuai dengan target capaiannya. Pertama, tenaga pendamping atau fasilitator dalam melakukan pendampingan masyarakat jangan dibatasi dalam kerangka bekerja dari sisi waktu dan orientasi, sehingga kurang mendasarkan pada kebutuhan untuk memberdayakan masyarakat dalam menyelesaikan masalahnya.
Kedua, pelaksanaan program perlu disosialisasikan oleh pemkab se Jawa Timur kepada desa jauh sebelum program dimulai. Sehingga, ada waktu yang cukup bagi pemerintah desa untuk mengintegrasikan program kemiskinannya ke dalam sistem perencanaan pembangunan dan anggaran desa.
Ketiga, ke depan setiap program perlu diawali dengan kegiatan pemetaan sosial-ekonomi desa sebagai dasar untuk memastikan bahwa penerima manfaat terbesar adalah warga miskin dan potensi infrastruktur apa yang potensial untuk dibangun. Termasuk pula, penentuan seleksi usulan masyarakat bukan ditentukan pelaksana program, melainkan menggunakan lembaga/tim independen untuk menilai kelayakannya serta potensial dampak sosial-lingkungan (social-enviromental impact assesment).
Keempat, penguatan kapasitas baik kepada aparatur pemerintah daerah (manajemen pelaksana, aparatur desa dan pokmas (kelompok masyarakat) amat penting dilakukan, terutama dalam bidang good governance (transparansi, akuntabilitas, partisipasi) dan tema pembangunan dalam perspektif hak. Selain itu, peningkatan kapasitas dalam melakukan perencanaan, monitoring dan evaluasi sendiri (community based self monitoring and evaluation) juga harus selalu ditingkatkan.
Kelima, program pengentasan kemiskinan sebaiknya dilakukan melalui pendekatan satu sistem manajemen, sehingga ada ukuran standar dalam seleksi, perencanaan, monitoring dan evaluasi baik dari aspek teknis, keuangan maupun penguatan kelembagaan masyarakat. Sekalipun dalam penerapannya akan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Dengan demikian, program pengentasan kemiskinan tidak sekadar sebagai formalitas semu belaka, melainkan benar-benar dilandasi dengan niatan yang serius untuk mengurangi angka kemiskinan. (*)

*) Tayang di Tabloid SUARA BANYUURIP Edisi 32/III/Maret 2010