Dicari: Calon Anggota Legislatif

Dalam beberapa pekan terakhir, kita mungkin sering mendengar dan menyaksikan sejumlah iklan di media massa, cetak maupun elektronik, yang memajang lowongan pendaftaran calon anggota legislatif (caleg) dari sejumlah partai politik. Iklan yang terpasang beragam. Tak hanya untuk iklan lowongan caleg pusat (DPR RI), melainkan juga caleg untuk daerah (DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota).

Iklan yang dipasang bukan merupakan satu-satunya instrumen yang digunakan oleh parpol untuk menjaring caleg. Di luar strategi menggunakan iklan, melalui mekanisme internal parpol juga membuka lowongan pendaftaran caleg untuk running Pemilu 2014 terhadap kader dan anggota parpol. Pendek kata, pemasangan iklan di media massa dengan tujuan menggaet eksternal parpol, sedangkan mekanisme internal menjaring kader dan anggota parpol sendiri.

Dari sisi konten, format iklan yang dipasang di media massa cukup beragam. Ada yang berisikan statemen figur sentral parpol, disertai ajakan untuk bergabung dengan cara mendaftar sebagai caleg. Ada pula yang menampilkan testimoni figur caleg disertai argumentasi yang mendasarinya bergabung. Ringkas kalimat, berbagai pendekatan dilakukan semenarik dan sekreatif mungkin, dengan harapan semakin banyak warga yang tertarik dan kemudian bergabung.

Mekanisme Semu?

Kesediaan parpol membuka pendaftaran caleg secara terbuka kepada publik, menurut penulis, setidaknya mencirikan dua hal. Pertama, kerelaan dan ke-mau-an parpol memberi ruang kepada publik (non-kader) untuk menjadi caleg menimbulkan kesan positif. Dalam artian, kebijakan itu dapat dipahami sebagai sebuah kesadaran parpol untuk mempersilahkan warga yang berpotensi mengemban amanat rakyat maju sebagai caleg. Ada keterbukaan dan inklusivitas politik, dan ini perlu diapresiasi.

Tetapi di sisi lain, kerelaan parpol membuka pendaftaran bagi publik (non-kader) sekaligus juga menimbulkan tanya. Jangan-jangan ini mekanisme semu dan seolah-olah. Argumentasinya, bukankah parpol adalah medium mencetak kader-kader dan pemimpin yang kelak berpartisipasi dalam pemerintahan? Lantas mengapa sampai membuka pendaftaran untuk publik (non-kader)?

Kesimpulan awal yang muncul, kerelaan parpol membuka pendaftaran bagi khalayak non-kader, bisa jadi karena sistem maupun mekanisme pengkaderan dan rekrutmen di internal parpol tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dampaknya, output dan outcome yang diharapkan terjadi tidak berkelindan dengan platform atau visi besar partai.

Alih-alih mampu meningkatkan kepercayaan publik, yang terjadi justru sebaliknya. Kepercayaan publik terhadap partai lambat laun menurun. Survei Centre for strategic and International Studies (CSIS) pada 16-24 Januari 2012 menunjukkan, dari 2.117 responden yang diambil secara acak di 33 provinsi di Indonesia, hanya 22,4 persen yang menyatakan kinerja parpol telah baik, sementara 70 persen lebih menilai sebaliknya. Penyebabnya, karena parpol tak lagi menjadi corong aspirasi publik kepada pemerintah, parpol justru menjadi alat elit-elit politik untuk mencapai kekuasaan dan menguasai sumber daya yang ada.

Yang lebih baru, riset LSI (Lingkaran Survei Indonesia) yang dirilis pada 19 November 2012 menunjukkan, 56,43 persen dari 1.200 responden di seluruh Indonesia tak menginginkan anak-anaknya menjadi anggota DPR. Hasil ini berbanding terbalik dengan hasil riset pada 2008. Kala itu, 59,22 persen responden mendambakan anaknya menjadi anggota dewan.

Harus Diawasi

Dua data di atas seolah mengonfirmasi mengapa tingkat partisipasi pemilih dari pemilu ke pemilu selalu menurun. Sebagai perbandingan, berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), pada Pemilu 1999, tingkat partisipasi pemilih masih mencapai angka yang sangat tinggi, yakni 93,3 persen. Namun, pada Pemilu 2004 turun menjadi 84,9 persen. Bahkan, pada Pemilu 2009 tingkat partisipasi pemilih merosot menjadi 70,99 persen. Bagaimana dengan Pemilu 2014, dengan kondisi parpol yang sedemikian carut marut? Menarik untuk ditunggu.

Akan tetapi, apapun kondisi parpol yang ada sekarang, kita tidak boleh pesimis. Kita tetap harus menaruh respek dan angkat topi dengan kemauan parpol untuk membuka diri, mengundang pihak eksternal bergabung sebagai caleg. Tentu saja dengan catatan semoga semua itu dilakukan dengan tulus, bukan hanya sekadar menggaet simpati publik, yang ujung-ujungnya dicampakkan setelah memperoleh dukungan.

Publik non-kader harus benar-benar diberi ruang yang sama dengan kader dan anggota dalam hal pelaksanaan fungsi-fungsi legislasi kelak jika terpilih. Di saat yang bersamaan pula, peningkatan kapasitas caleg, dedikasi tugas pokok dan fungsi yang tinggi, kinerja bagus, hingga integritas moral berikut penerapan sanksi yang tegas, harus benar-benar dijalankan dengan serius.        

Sepanjang demokrasi prosedural masih menjadi satu-satunya mekanisme dalam pembentukan pemerintahan, partai akan selalu ada. Keberadaannya tidak bisa ditolak, tetapi juga tidak bisa seenaknya bergerak. Semua pihak harus ikut mengawasi, mengawal, bila perlu mengkritik, demi kebaikan semua. Itu jika partai memang serius ingin mengembalikan kepercayaan publik!. (*)

Ujung Blok Lingkar, 16 Maret 2013

*) Tayang di Jawa Pos Radar Bojonegoro Edisi 18 Maret 2013, Halaman 26

Pelembagaan Parpol

Terhitung sejak tanggal 19 Desember 2012 seluruh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan Kota se-Indonesia hampir kelar memverifikasi faktual terhadap sejumlah partai politik (parpol) calon kontestan Pemilu 2014. Di Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan keputusan rapat pleno KPUK tanggal 19 Desember lalu memastikan PKPB, PKNU, PNR, PBB, PDP, dan PPN lolos verifikasi.

Sedangkan PKIB dan PPRN tidak lolos, masing-masing karena tidak menyerahkan data tambahan yang diminta KPUK, dan sampling keanggotaannya tidak memenuhi syarat. Parpol lain yang tak lolos adalah PNBKI. Partai pimpinan Eros Jarot ini tidak lolos karena sedari awal memang menolak diverifikasi oleh KPUK.

Praktis, verifikasi untuk parpol berdasarkan rekomendasi Dewan Kehormatan KPU, hanya menyisakan dua parpol, yakni PDK dan Partai SRI. Kedua partai tersebut akan diverifikasi lagi hingga batas waktu 28 Desember 2012. Jika semua memenuhi syarat dan ditetapkan oleh KPU, parpol-parpol yang sudah lolos tahapan verifikasi tambahan, plus 16 parpol yang lolos verifikasi awal (termasuk partai besar dan baru) akan menjadi kontestan Pemilu 2014. Penetapan sebagai kontestan Pemilu 2014 akan dilakukan pada awal tahun 2013 mendatang.

Kelak, pada 2014 mendatang, di tangan parpol lama dan baru inilah masa depan pemerintahan negeri ini, baik eksekutif maupun legislatif, ditentukan. Keberadaan parpol baru, tanpa menafikan kontribusi positif maupun negatif parpol lama, akan memberikan warna dan opsi yang berbeda pada konstituen rakyat Indonesia.

Masalahnya adalah apakah beragamnya opsi parpol itu mampu meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap kelembagaan formal politik. Jika indikator sederhana terejawantahkannya tipikal political society adalah dengan semakin membaiknya angka partisipasi pemilih, mampukah keberadaan parpol-parpol tersebut menekan angka golongan putih (golput) yang kian lama juga kian tinggi?

Golput Era Demokrasi

Ada sisi paradoks dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Sejak Pemilu digulirkan pascareformasi, angka partisipasi pemilih lambat laun mengalami penurunan. Semakin terbukanya keran kebebasan dan meluasnya ruang publik (public sphere) tidak selamanya berbanding lurus dengan tingginya kepercayaan publik pada parpol.

Berdasar data dari KPU, pada Pemilu 1999 tingkat partisipasi rakyat Indonesia menggembirakan, yakni mencapai 93,3 persen. Dengan kata lain angka golput (tidak menggunakan hak pilih karena berbagai sebab) “hanya” 6,7 persen. Namun, lama kelamaan angka golput semakin naik. Terbukti, dalam Pemilu 2004 angka partisipasi turun menjadi 84,9 persen (15,1 persen golput). Serta, pada Pemilu 2009 tingkat partisipasi merosot menjadi 70,99 persen alias golput mencapai 29,01 persen.  

Semakin tingginya angka golput memang tidak mempengaruhi absah dan tidaknya dalam konteks legal seseorang menjadi anggota DPR, DPRD Provinsi, maupun DPRD kabupaten/kota. Yang menjadi masalah hanya berkaitan dengan legitimasi. Dalam bahasa sederhananya kurang marem. Kian tinggi angka golput menunjukkan kurang menyeluruhnya penerimaan publik terhadap wakil-wakilnya.

Berbagai penelitian yang dilakukan lembaga penelitian maupun perguruan tinggi cukup menunjukkan sinyal betapa sebenarnya perilaku dan kinerja wakil rakyat sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap parpol. Jangan dikira tidak rasionalnya intensitas kunjungan kerja (kunker) atau studi banding para wakil rakyat (di Pusat maupun Daerah) tidak mempengaruhi persepsi publik yang hingga akhirnya berpengaruh terhadap tindakan politiknya dalam Pemilu. Semua ada korelasinya. Tak ada api yang tak ada asapnya.        

Ikatan Ideologi

Selama demokrasi masih menjadi jalan bagi negara ini, sampai kapapun semua sepakat bahwa parpol musti ada. Hanya, yang menjadi masalah adalah bagaimana merawat (meruwat?) parpol agar publik kembali mempercayainya sebagai media untuk mengartikulasikan hak-hak publik dalam bernegara dan pemerintahan, di luar domain yang dilakukan kalangan CSO (civil society organization).     

Pakar ilmu politik, Scott Mainwaring mengatakan di dalam sistem yang telah terinstitusionalisasi dengan baik partai memiliki akar kuat di masyarakat. Ada ikatan ideologi yang kuat mengikat antara pemilih dan partai. Ikatan ini kemudian menumbuhkan loyalitas di hati pemilih sehingga partai mengakar kuat. Jadi, ikatan kuat antara pemilih dan partai merupakan salah satu aspek penting institusionalisasi (pelembagaan) partai politik (Mainwaring, 1996:7-8)

Dalam bahasa sederhana, institusionalisasi dapat dimaknai dengan pembelaan parpol terhadap persoalan-persoalan yang dialami konstituen. Tentu saja pembelaan yang dimaksud adalah dalam koridor supremasi hukum dan tata aturan yang berlaku. Adakah selama ini parpol bersikap kritis atas berbagai tindakan tidak adil negara/pemerintah terhadap konstituennya?

Pembelaan atas aspirasi publiknya merupakan bagian dari anyaman loyalitas konstituen terhadap parpol. Bukan hanya karena butuh suaranya pada saat Pemilu berlangsung. Jika sikap abai atau politik pembiaran terhadap institusionalisasi parpol masih saja berlangsung, jangan harapkan kepercayaan publik terhadap parpol tumbuh. Jangan heran pula jika golput dianggap sejernih akal sehat…! (*)

Ujung Blok Lingkar, 23 Desember 2012

*) Tayang di Jawa Pos Radar Bojonegoro Edisi 24 Desember 2012 Halaman 26

Menjawab Tantangan Publik

Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (KPUK) Bojonegoro kian sibuk dan menyita perhatian publik. Selain mempersiapkan semua tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Bojonegoro yang ditetapkan berlangsung pada 10 November 2012 mendatang, penyelenggara pemilu tersebut juga membuka pendaftaran untuk partai politik (parpol) peserta Pemilu 2014.

Salah satu persyaratan utama untuk menjadi kontestan Pemilu 2014 adalah parpol harus menyerahkan seperseribu atau 10 persen kartu tanda anggota (KTA) partai ke KPUK. Selanjutnya, KPUK akan melakukan verifikasi, sekaligus menguji keabsahan terhadap KTA parpol tersebut.

KPUK Bojonegoro sendiri secara resmi telah menutup pendaftaran peserta Pemilu 2014 pada Jumat (7/9) lalu. Hingga hari terakhir pendaftaran, ada 25 parpol yang mendaftarkan diri untuk mengikuti Pemilu 2014 di Bojonegoro. Ke-25 parpol itu adalah partai yang memiliki hirarki struktural di tingkat pusat (DPP), tingkat provinsi (DPD/DPW), tingkat kabupaten (DPC/DPD), hingga kecamatan (PAC) dan desa (PR).

Ke-25 parpol itu adalah Partai Nasdem, PKP Indonesia, Partai Gerindra, PKPB, PD, dan PNR. Kemudian, PAN, PNBKI, PKNU, PKPI, PDK, PKB, dan PPP. Serta, PKS, PRN, PDP, PBB, PKBIB, Partai Golkar, PPRN, Partai Pelopor, PDIP, Partai Hanura, PPN, dan Partai SRI.

Banyaknya parpol yang berniat ‘adu peruntungan’ berebut massa cair rakyat memang tak bisa dinafikan keberadaannya, bahkan bisa menjadi sebuah keharusan. Sebagai penganut demokrasi prosedural, keberadaan parpol masih menjadi katalisator utama bagi negeri ini untuk melakukan kaderisasi kepemimpinan, penyalur aspirasi, maupun menjalankan roda pemerintahan, baik pusat, provinsi, maupun daerah.

Bahwa parpol masih menjadi mesin utama manifestasi penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah tidak terbantahkan lagi. Namun, menjadikan pemilu sebagai satu-satunya panggung utama untuk mendulang simpati dan suara publik adalah cara pandang yang terlalu simplistis, terlalu menyederhanakan masalah.

Masalahnya, cara pandang tersebut justru menjadi hal yang utama bagi praktisi politik, meminggirkan dan menganaktirikan faktor-faktor penting pemilu lainnya. Dampaknya, kerja-kerja politik yang dilakukan pun hanya sebatas menjelang, dan selama pemilu itu sendiri. Pengawalan terhadap konstituen untuk memahami arti penting dari politik dan demokrasi nyaris diabaikan.

Faktor Non-Politik

Argumentasi yang dapat kita gunakan untuk memahami bahwa pemilu bukan merupakan satu-satunya model konsolidasi demokrasi adalah tesis Juan J. Linz dan Alfred Stephen (1996). Menurut Juan J. Linz dan Alfred Stephen, pemilu bukankah satu-satunya faktor dalam konsolidasi demokrasi.

Sebab, menurut keduanya, demokrasi juga sangat berkaitan dengan faktor-faktor non politik seperti komunikasi dan kebebasan berkumpul (civil society), konstitusi (rule of game), norma-norma birokrasi yang sah rasional (state apparatus), serta tradisi pasar (economic society).

Menurut hemat penulis, komunikasi dan kebebasan berkumpul idealnya dapat dilakukan oleh parpol jauh sebelum genta pemilu ditabuh. Fungsi parpol sebagai pembawa mandat sosial (baca: konstituen) sebenarnya dapat diartikulasikan dengan mengintensifkan pola komunikasi dari berbagai problem realitas yang ada.

Faktanya, peran ini sungguh masih jauh panggang dari api. Alih-alih menjalankannya dengan baik, justru yang terjadi ‘kedekatan’ parpol dengan konstituen hanya berlangsung menjelang pemilu. Akibat renggangnya disparitas komunikasi dan kebebasan berkumpul ini kecenderungan politik transaksional seperti merupakan jawaban. Konstituen merasa tujuan pragmatis lebih dipandang sebagai solusi karena keabaian komunikasi politik Konsolidasi demokrasi juga berkelindan dengan konstitusi dan norma-norma birokorasi yang sah dan rasional. Penulis meyakini, keduanya bisa tercapai apabila parpol mampu menjalankan pendidikan politik yang fair dan bermartabat.

Dengan memberikan kebebasan dan ruang kepada publik untuk menyampaikan ide dan gagasan-gagasannya, harapan terciptanya konstitusi yang fair, akuntabel, serta kredibel bukan pepesan kosong. Semua sebenarnya berpulang pada kemauan dan kemampuan dari parpol untuk bersungguh-sungguh menjalankan pendidikan politik Tentu, dengan catatan hal itu dilakukan dengan fair dan serius, serta menjadikan politik sebagai media menyejahterakan, bukan sekadar pemilik suara yang setelah diambil lantas dicampakkan. Beranikah parpol menjawab tantangan publik? (*)

Ujung Blok Lingkar, 9 September 2012

*) Tayang di Harian Jawa Pos Radar Bojonegoro Edisi 10 September 2012, Halaman 26

Alarm Bahaya Pemilu 2009

Drama pemilihan gubernur-wakil gubernur (Pilgub) Jawa Timur belum berakhir.Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan pasangan Kaji (Khofifah Indar Parawansa-Mudjiono) atas hasil pilgub yang ditetapkan KPU Jawa Timur. MK memutuskan, pemilihan di Kabupaten Bangkalan dan Sampang harus diulang. Sementara untuk Kabupaten Pamekasan hanya penghitungan suaranya saja yang harus diulang.
Putusan MK ini mau tidak mau membawa implikasi serius terhadap pelaksanaan Pemilu 2009. Sebab, pada Januari 2009 mendatang, KPU Jawa Timur dan KPU kabupaten/kota se Jawa Timur harus sudah mulai mempersiapkan tahapan-tahapan Pemilu 2009. Sebab, Pemilu 2009 bakal digelar April 2009. Tetapi kini, tahapan-tahapan pemilu itu terancam tertunda, karena, jika tidak ada halangan, KPU Jawa Timur merencanakan pelaksanaan pilgub ulang di Bangkalan dan Sampang pada Januari mendatang.
KPU Jawa Timur, serta KPU Kabupaten Bangkalan dan Sampang harus bekerja keras dalam 60 hari ke depan. Mereka harus lebih memfokuskan diri pada pilgub ulang ini jika tidak ingin kasus penyelewengan suara pada pilgub putaran kedua kembali terjadi.
Keruwetan ini semakin menambah benang kusut persiapan KPU Jawa Timur dalam menyiapkan pemilu. Sebelumnya, sudah ada beberapa agenda yang belum tuntas terkait persiapan pemilu. Pertama, saat ini mayoritas keanggotaan KPU kabupaten/kota se Jawa Timur telah habis. Sejauh ini tahapan seleksi atau rekrutmen anggota KPU kabupaten/kota baru menyelesaikan tahap seleksi wawancara dan psikotes.
Sedianya, pelaksanaan fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) calon anggota KPU kabupaten/kota akan dilaksanakan pada awal hingga Desember ini. Karena putusan MK mengisyaratkan belum finalnya drama pilgub, maka tugas KPU Jawa Timur kembali terbengkalai. Sangat mungkin uji kelayakan dan kepatutan yang pelaksanaannya juga dilakukan oleh KPU Jawa Timur tidak akan terlaksana dalam waktu dekat. Kalau pun hal itu bisa dilakukan, dikhawatirkan prosesnya tidak berjalan dengan baik karena waktunya tergesa-gesa. Ini tentu problem yang tidak bisa dianggap remeh dan sebelah mata yang bisa menjadi batu sandungan di masa mendatang.
Kedua, kalaupun telah terpilih anggota KPU kabupaten/kota yang baru, problem anyar masih muncul. Yakni, kesiapan anggota KPU kabupaten/kota baru dalam melaksanakan tahapan pemilu. Dengan limit waktu yang hanya empat bulan, mereka harus menyiapkan tahapan-tahapan pemilu yang sedemikian banyak. Mulai tahap sosialisasi, pembentukan PPK (panitia pemilihan kecamatan) dan PPS (panitia pemungutan suara), penyiapan dan pembuatan regulasi tentang kampanye, serta tahapan-tahapan lainnya.
Padahal, hampir bisa dipastikan dari lima anggota KPU kabupaten/kota nanti, paling banter hanya dua muka lama yang kembali dipercaya sebagai anggota lembaga penyelenggara pemilu tersebut. Jika demikian halnya, maka jelas tiga anggota KPU kabupaten/kota yang baru butuh adaptasi. Tentu ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Sementara, mereka hanya punya waktu empat bulan untuk menyiapkan kerja berat pesta demokrasi.

Mewaspadai Golput
Jika beberapa hal di atas tidak segera diatasi dengan baik oleh KPU Jawa Timur, maka hantu golput bukan tidak mungkin muncul kembali. Bahkan, tidak menutup kemungkinan angkanya bisa lebih tinggi.
Kita cukup miris dengan angka golput pada pilgub Jawa Timur tahap kedua 4 November 2008 lalu yang menembus angka 46 persen. Dari 29.280.470 juta pemilih di Jawa Timur, yang menggunakan hak pilihnya hanya 15.399.665 juta jiwa. Sedangkan 13.469.016 juta pemilih (46 persen) tak menggunakan hak pilihnya alias golput. (Jawa Pos, 12/11/2008). Angka golput pada putaran kedua ini meningkat cukup signifikan. Pada putaran pertama tercatat ”hanya” 38,37% suara atau 11.152.406 juta pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya.
Potensi golput dalam Pemilu 2009 masih tinggi karena pada pemilu mendatang ada perubahan yang akan diterapkan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pemilu. Yakni, dari mencoblos, menjadi mencontreng. Banyaknya jumlah parpol peserta pemilu (38 partai) dan jumbonya ukuran surat suara (54x84 cm) juga semakin menambah daftar panjang kepelikan pemilu.
Bisa jadi, lantaran sistemnya yang boleh dibilang ruwet dan seringnya pelaksanaan pemilihan, baik pilkada maupun pilkades, membuat masyarakat enggan, bosan, kurang paham, dan kurang peduli dengan pemilu. Simulasi yang digelar oleh KPU di Jakarta adalah salah satu contohnya.
Sejumlah pemilih, misalnya, mengaku belum mengetahui bahwa tanggal pemungutan suara pemilu adalah 9 April 2009. Ironinya, pengakuan itu terlontar dari bibir seorang mahasiswi yang secara kapasitas dan wawasan seharusnya lebih tahu. Pengetahuan ibu-ibu jauh lebih ”parah”. Sebagian dari mereka mengaku tidak tahu sama sekali tentang penyelenggaraan pemilu. Lucunya, para lansia itu justru menganggap simulasi tersebut sudah pemilu sesungguhnya (Jawa Pos, 30/11/2008). Padahal simulasi itu dilakukan di kawasan perkotaan yang lebih dekat dengan informasi. Kita bisa membayangkan, bagaimana jika di pedesaan?

Yang Harus Dilakukan
Tingginya intensitas pemilihan ini menjadi salah satu penyebab angka golput naik. Sebab, bisa jadi masyarakat saat ini sudah jenuh dengan pemilihan yang berulang-ulang, mulai tingkat desa, maupun pilkada kabupaten/kota dan provinsi, tetapi tak ada perbaikan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dampaknya, semakin lama masyarakat kian apatis. Sementara, di bagian lain sosialisasi yang dilakukan sangat mepet.
Namun, ancaman tingginya angka golput dalam Pemilu 2009 tidak lantas membuat masyarakat dan penyelenggara pemilu patah arang. Apalagi, pemerintah, berdasarkan UU Nomor 45 Tahun 2007 tentang APBN 2008, telah mengalokasikan dana untuk keperluan penyelenggaraan Pemilu 2009 sebesar Rp 6,67 triliun, dan untuk keperluan operasional KPU sebesar Rp 793,9 miliar: sebuah angka yang sangat fantastis!
Untuk menekan minimnya angka golput, ada beberapa hal yang mungkin bisa dilakukan. Pertama, tahapan sosialisasi pemilu harus gencar dilakukan yang diukur dengan indikator-indikator capaian. Domain sosialisasi pemilu memang ada di tangan KPU. Namun, dengan pendeknya limit waktu, plus bejibunnya keruwetan yang masih melanda pilgub Jawa Timur mau tidak mau KPU harus membuka diri.
KPU harus membuang jauh-jauh ego sentrisme dan mau bekerja sama dengan elemen-elemen masyarakat, baik parpol, ormas, hingga organisasi masyarakat sipil untuk gencar melakukan simulasi dan sosialisasi. Sebab, bisa jadi keengganan masyarakat datang memilih disebabkan ketidaktahuan mereka akan hak-hak dan sistem pemilu yang ada.
Metode sosialiasi yang selama ini hanya bersifat monologis dan sesekali dialogis, juga harus didesain ulang dengan cara yang lebih efektif serta disukai masyarakat. Misalnya, diintegralkan dengan budaya dan seni yang disukai masyarakat sasaran. Dalam banyak hal, cara-cara kultural memang lebih efektif daripada pendekatan struktural yang kaku dan formalistis.
Bagaimana harus ditekankan kepada masyarakat bahwa pemilu merupakan prasyarat demokrasi prosedural untuk membentuk pemerintahan. Pendekatan yang mampu menyentuh kepekaan masyarakat tentang pentingnya pemilu dalam kehidupan dan masa depan demokrasi, harus menjadi ruh dari sosialisasi, bukan sekadar untuk menjalankan atau menggugurkan jadwal tahapan pemilu.
Kedua, sudah waktunya para pembuat dan pengambil kebijakan di Indonesia, mulai memikirkan konsep pemilihan yang serentak (digabungkan), mulai dari pilpres, pilgub, hingga pilbup/pilwali. Selain biayanya relatif lebih sedikit, model pemilihan serentak diyakini akan lebih mampu menekan angka kejenuhan masyarakat untuk memilih. Ending-nya, tingkat partisipasi masyarakat menjadi lebih tinggi, dan angka golput pun bisa ditekan.
Ketiga, parpol dan calon anggota legislatif (caleg) harus benar-benar mengedepankan politik sebagai tanggung jawab mengejawantahkan mandat sosial, bukan hanya sekadar untuk memburu kekuasaan. Jika frame ini tidak diubah, masyarakat kian enggan datang ke TPS, parpol kian tak laku: deklarasi sekaligus sebagai pembubaran parpol, dan masa depan demokrasi kian gelap. Kita tentu tidak ingin yang demikian kan? Semoga. (*)
Bawah Titian, 3 Desember 2008

Mengembalikan Khittah Demokrasi

ADA dua hal penting yang menyedot perhatian khalayak dalam Pemilu Legislatif (Pileg) 2009 tanggal 9 April yang baru saja berlalu. Dua hal itu adalah angka golongan putih (golput) yang kian tinggi dan money politics (politik uang) yang semakin menggiriskan dan memprihatinkan. Term golput menjadi pembahasan utama dalam ruang-ruang diskusi politik, karena angka golput dalam pileg lalu, --mengacu rilis quick count (hitung cepat) sejumlah lembaga survei, mencapai rekor tertinggi dalam sejarah pelaksanaan pemilu di tanah air: sekitar 30 persen.
Angka golput, dihitung dari pemilih yang tidak datang dan suara tidak sah, dalam Pemilu 1955 mencapai 12,34 persen. Sementara dalam Pemilu 1971 (6,67 persen), Pemilu 1977 (8,40 persen), Pemilu 1982 (9,61 persen), Pemilu 1987 (8,39 persen), Pemilu 1992 (9,05 persen), Pemilu 1997 (10,07 persen), Pemilu 1999 (10,40 persen), Pileg 2004 (23,34 persen), Pilpres tahap I (23,47 persen), Pilpres II (24,95 persen). (Kompas, 14/4/2009)
Meskipun relatif lebih sedikit dibandingkan prediksi berbagai kalangan sebelumnya yang menyebut angka 40 persen, golput pada pileg kali ini tetaplah hal yang memprihatinkan. Apalagi, di waktu bersamaan praktik politik uang di masyarakat sudah mencapai taraf yang mengkhawatirkan.
Dalam pileg kemarin, intensitas lalu lintas politik uang nyaris tanpa kontrol. Masyarakat pemilih dengan bebas dan tak terbatas menghimpun pemberian uang yang dilakukan oleh para caleg dan parpol peserta pemilu. Catatan penulis, jumlah rupiah yang diberikan bervariasi. Antara Rp 5.000 hingga Rp 25.000 per orang, bahkan terkadang lebih. Rakyat menikmati betul pesta lima tahunan ini.
Mereka tidak hanya bisa menerima pemberian uang dari caleg partai A. Melainkan juga tidak segan-segan menerima pemberian dari caleg partai B, atau bahkan caleg partai C. Perilaku sebagian rakyat semakin transaksional. Sebagian rakyat berprinsip, siapa yang memberikan uang banyak, dialah yang akan kami pilih.
Menjadi tidak mengherankan kalau kemudian caleg melakukan segala cara untuk mendapatkan suara dari rakyat. Segala yang dimilikinya dikeluarkan, demi ikut membeli suara yang ”dilelang” rakyat secara terbuka. Untuk memperebutkan satu kursi di DPRD Bojonegoro, seorang caleg rata-rata rela mengeluarkan dana puluhan hingga ratusan juta rupiah. Bahkan, ada seorang caleg yang sudah menghabiskan dana Rp 1,4 miliar demi berburu satu kursi di DPRD kabupaten!
Meningkatnya angka golput dari pemilu ke pemilu dan kian memprihatinkannya praktik politik uang tidak cukup membuat kita hanya instropeksi. Harus ada tindakan nyata kalau menginginkan demokrasi berjalan sesuai dengan relnya.

Tanggung Jawab Semua Pihak
Tak dapat disangkal bahwa masyarakat semakin pragmatis dalam menyikapi momentum suksesi, baik pilkades, pemilu kepala daerah, pemilu legislatif maupun pemilu presiden. Akan tetapi, menjadi tidak arif dan bijaksana kalau rakyat semata yang disalahkan akibat
maraknya perilaku transaksional itu, tanpa dicari tahu akar persoalannya. Masyarakat berperilaku demikian sebagai ganti rugi dan hukuman akibat sering dilupakannya aspirasi yang mereka titipkan kepada para caleg maupun kandidat kepala daerah dan presiden.
Sementara di sisi lain, para kandidat caleg juga sambat dengan semakin liarnya perilaku politik uang. Mereka mengalami dilema. Kalau tidak melakukan politik uang, dukungan yang diharapkan dapat dipastikan hilang. Sementara, jika mengikuti arus umum, meski sebenarnya mereka sudah merasa sebagai sapi perahan, uang mereka akan terkuras habis.
Itupun masih belum pasti mereka menjadi anggota legislatif. Ini seperti sebuah lingkaran setan yang sulit untuk menemukan sekaligus memutus titik simpulnya.
Dibutuhkan tanggung jawab semua pihak untuk bersama-sama menghentikan, setidaknya mengurangi, perilaku yang tidak mendidik tersebut. Sebab, dalam Pemilu 2014 diprediksi jumlah parpol peserta pesta demokrasi tersebut diprediksi menyempit, sebagai imbas dari diterapkannya parliamentary treshold (PT) 2,5 persen suara sah secara nasional seperti diamanatkan dalam UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
Jika tidak diantisipasi sejak dini, maka dampak ”negatif” menyempitnya jumlah parpol peserta Pemilu 2014 hanya akan menjadikan posisi tawar dan harga suara rakyat semakin mahal. Sebab, tidak menutup kemungkinan rakyat akan berlomba-lomba meningkatkan tarif suaranya di mata caleg dan parpol. Pada titik yang sama, caleg dan parpol langsung menyambut transaksi tersebut dengan harga kompetitif. Pada titik inilah makna substansi demokrasi tercerabut dari akarnya. Isyarat SOS patut dikibarkan, akibat terancamnya keberlanjutan demokrasi yang sesungguhnya.

Revolusi Pola Pikir Politik
Tak ada jalan lain, revolusi mindset (pola pikir) politik rakyat harus dikembalikan kepada khittahnya, dengan pertama, parpol harus bahu membahu melakukan pendidikan politik substansial. Selama ini, fungsi parpol sebagai tutor akan pentingnya proses politik dalam membentuk negara sudah hilang. Artikulasi politik dan penghargaan terhadap konstituen hanya dilakukan pada saat momentum pemilu dekat. Tentu, titik tekan pendidikan politik dari parpol ini harus disertai dengan politik teladan, ada kesamaan antara yang diucapkan dengan yang dikatakan, bukan hanya lip service semata.
Politik teladan juga bisa dimaknai dengan jujur menyampaikan apa adanya kepada publik terkait fungsi wakil rakyat. Selama kampanye pileg lalu, masyarakat dibodohi oleh janji para caleg yang akan memprogramkan bla bla bla. Padahal, jika mengacu UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, pasal 41, fungsi utama DPR/DPRD adalah hanya tiga. Yakni, pembuatan peraturan (legislating) perundang-undangan, termasuk peraturan daerah; ikut merancang (budgeting) terhadap APBN/APBD yang diusulkan eksekutif; dan pengawasan (controlling) pada pelaksanaan pembangunan, pemerintahan, dan pelaksanaan peraturan/perda. Tidak ada penyebutan dewan mempunyai kewenangan memprogramkan pembangunan. Eksekusi program tetap di tangan eksekutif. Hal inilah yang perlu disampaikan secara jujur kepada rakyat, agar tidak ada pengkhianatan aspirasi di kemudian hari.
Kedua, organisasi masyarakat sipil (OMS), dalam hal ini mahasiswa, pers, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi kemasyarakatan, dan tokoh agama, juga perlu melakukan hal yang sama. Pendidikan politik tidak bisa dibebankan hanya kepada parpol, karena sudah kian akutnya pola pikir politik masyarakat. Yang terpenting ditekankan oleh OMS adalah lebih kepada substansi politik sebagai pilar terbentuknya welfare society (negara berkesejahteraan)-nya, bukan praksisnya. Term praksis politik biarlah dilakukan oleh parpol dan kadernya.
Pers juga perlu demikian. Gencarnya pers memberitakan caleg yang gagal, lantas menjadi stres pada titik-titik tertentu sebenarnya kurang mendidik. Efek negatif dari pemberitaan ini akan menyelipkan kesan bahwa politik adalah mengerikan dan menakutkan. Memang, dari sisi news value (nilai berita), kejadian tersebut tergolong penting dan menarik (Asep Syamsul M. Ramli, 2003). Akan tetapi, dampak panjangnya yang dapat membuat rakyat paranoid dan antipati terhadap politik, perlu dipertimbangkan lebih jauh. Tentu ini tidak diinginkan karena itu langkah mundur yang luar biasa dan membahayakan demokrasi.
Ketiga, panitia pengawas pemilu (panwaslu) harus tegas, konsisten, adil, dan kontinyu dalam memerangi perilaku politik uang. Selama Pileg 2009 lalu, panwaslu cukup tegas memerangi politik uang, tetapi masih menyisakan kesan tebang pilih. Hanyalah parpol tertentu yang ditindak. Pengawasan terhadap money politics sebaiknya juga tidak hanya difokuskan pada parpol dan caleg, masyarakat pemilih juga perlu diawasi.
Agar tercipta pemilihan yang bersih, pengawasan perlu ditingkatkan di level yang lebih bawah. Pilkades adalah momen yang tepat untuk membersihkan politik uang dari lapisan dasar. Pengawas pemilu lapangan (PPL), yang selama pileg lalu melakukan pengawasan pemilu di tingkat desa, adalah lembaga yang tepat untuk melakukannya. Agar mereka tak hanya bertugas saat pemilu, tetapi juga diberi kelonggaran wewenang untuk melakukan pengawasan pilkades. Terobosan ini penting untuk dimulai. Untuk menciptakan sistem keteraturan dan ketertiban sosial, diperlukan ketegasan dalam menegakkan aturan.
Keempat, untuk membersihkan anasir-anasir korupsi yang menyebabkan rakyat tidak percaya terhadap politik, harus dilakukan ketegasan sanksi dan hukuman terhadap setiap penyelenggara negara dan pemerintah daerah. Domain ini ada di tangan KPK, kepolisian, kejaksaan, lembaga peradilan, dan Badan Kehormatan (BK) DPR/DPRD. Hilangnya trust (kepercayaan) rakyat terhadap politik, karena hukum sudah tidak mampu menjangkau elit parpol dan pejabat yang melakukan korupsi. Hukum masih berlangsung tebang pilih. Ini harus segera diakhiri.
Begitu juga dengan BK. Selama ini keberadaan BK hanya formalitas, tidak mampu menjerat dan menindak anggota dewan yang bolos sidang atau pelanggaran etik lainnya. Ada dan tiadanya BK nyaris tak ada bedanya. Kalau kendalanya adalah aturan, bukankah aturan itu mereka juga yang membuatnya? Disinilah diperlukannya kesadaran moral untuk merubah pola pikir politik tersebut dimulai dari diri (lembaga) sendiri. Selama itu tidak dilakukan, nantikan saja republik ini perlahan demi perlahan akan berubah menjadi negeri kanibal (saling makan sesama teman). Kini, kita hanya mempunyai dua pilihan: membiarkan negeri ini menjadi kanibal atau mengembalikan khittah demokrasi? (*)

Bawah Titian, 19 April 2009

*) Tayang di Radar Bojonegoro halaman 34, edisi 26 April 2009.