Konsolidasi Demokrasi Birokrasi

Salah satu tahapan paling krusial dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah-Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Bojonegoro 2012 usai sudah.  Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (KPUK) Bojonegoro telah menetapkan pasangan Suyoto-Setyo Hartono (ToTo) sebagai pasangan bupati-wakil bupati terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Bojonegoro, 10 November 2012. Pasangan nomor urut satu tersebut memeroleh dukungan terbanyak dengan 320.536 suara atau 44,38 persen.

Pasangan ToTo unggul cukup jauh dari pasangan M. Choiri-Untung Basuki (Choirun). Pasangan nomor urut tiga tersebut meraih 227.522 suara atau 31,5 persen, yang menempati posisi kedua. Sedangkan  pasangan M. Thalhah-Budiyanto meraih 104.803 suara atau 14,51 persen di peringkat ketiga. Sementara pasangan independent (perseorangan), Andomeda-Sigit Budi (DaDi) meraih 49.117 suara atau 6,8 persen, dan Sarif Usman-Syamsiah meraih 20.311 suara atau 2,81 persen, masing-masing peringkat keempat dan kelima.

Fase krusial tahapan Pemilukada memang sudah selesai. Kelanjutan tahapan Pemilukada sudah beralih dari KPUK ke DPRD Bojonegoro. Tahapan ini bisa dibilang sudah tidak terlalu mendebarkan, toh hingga penetapan calon terpilih oleh KPUK dilakukan, tidak ada gugatan hukum dari empat pasangan calon lainnya, meski beberapa hari menjelang Pemilukada publik sempat diramaikan dengan isu politik uang (money politics).

Fase krusial saat ini justru beralih ke lingkup birokrasi sendiri, wabil khusus jajaran Pemkab Bojonegoro. Pasangan incumbent memiliki tugas yang tidak mudah untuk me-rekonsolidasi aparatur pemkab, mulai dari level desa hingga kabupaten. Sebab, kita semua tahu, dalam Pemilukada Bojonegoro, 10 November lalu ada dua Kepala Desa (Kades) yang running Pemilukada. Yaitu, Kades Plesungan, Kecamatan Kapas, Moch. Choiri (Ambil) yang berpasangan dengan Untung Basuki, dan Kades Balenrejo, Kecamatan Balen, Sarif Usman yang maju bersama Syamsiah Rahim.

Memang, posisi kedua mantan rival pasangan incumbent tersebut adalah Kades. Tetapi, tidak dapat dinafikan pula bahwa Kades merupakan elite di tingkatan paling basis dalam struktur pemerintahan, desa, yang pengaruhnya masih cukup kuat di kalangan grassroots. Sudah cukup banyak contoh menunjukkan jika sebuah pemerintahan tidak mampu me-manage dengan baik komunikasi politiknya hingga ke desa, sebuah kebijakan akan berjalan timpang. Bahkan tidak menutup kemungkinan mandek. Bila sudah demikian halnya, secara otomatis jalannya roda pemerintahan akan limbung.

Lebih-lebih, dalam Pemilukada lalu perolehan suara pasangan Choirun, terlepas dari berbagai strategi pemenangan yang dilakukan oleh tim kampanyenya, cukup signifikan dengan raihan 227.522 suara atau 31,5 persen. Malah, pasangan Choirun sempat unggul di empat kecamatan, yakni Bubulan, Ngasem, Trucuk, dan Kapas.

Apalagi, juga sempat berhembus kabar banyak Kades berada di belakang pasangan Choirun, sekalipun warta ini juga masih perlu klarifikasi secara lebih dalam. Meski Ambil dan Sarif Usman sudah secara terbuka dan legawa mengakui kekalahannya atas pasangan incumbent, tidak secara otomatis akan menghapus rivalitas yang sebelumnya terjalin panjang selama proses Pemilukada.

Karena itu, konsolidasi birokrasi yang menyeluruh mulai tingkat desa hingga aparatur pada Pemkab Bojonegoro menjadi pekerjaan pertama dan utama pasangan ToTo. Makna penting konsolidasi bukan hanya demi menghilangkan sekat persaingan yang sebelumnya sempat mencuat secara terbuka.

Lebih dari itu, konsolidasi juga penting dilakukan pasangan incumbent karena bertujuan untuk memunculkan semangat pengabdian dari mantan-mantan rivalnya tersebut. Pengabdian tidak hanya bisa dimaknai dengan menjadi bupati. Namun, juga bisa dilakukan dengan jabatan dan posisi kita saat ini, meski di tingkat desa, dengan memberikan pelayanan yang baik.

Jika test case pertama ini bisa dijalankan dengan mulus tanpa ada dendam, keluaran (output) positifnya tak hanya dapat dirasakan oleh pasangan petahana sebagai bentuk pencitraan politik yang dewasa dan elegan, tetapi juga rakyat secara umum. Karena, demokrasi itu sesungguhnya adalah sebuah proses untuk mencapai tujuan utama tindakan politik, yaitu kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. [*]

Ujung Blok Lingkar, 4 Desember 2012